B. PERBEDAAN STRATEGI DAN IDEOLOGI DALAM MENGHADAPI BELANDA DAN KONFLIK ANTARA KELOMPOK POLITIK DI INDONESIA
Keragaman partai politik pada awal kemerdekaan, pasca dikeluarkannya Maklumat 3November 1945, tidak hanya memunculkan kehidupan yang demokratis di Indonesia. Hal itu juga menimbulkan ketajaman perbedaan antara kelompok kelompok politik yang ada. Pemberian kewenangan legislative kepada KNIP yang dikukuhkan dalam Maklumat X 16 Oktober1945 menjadi awal munculnya posisi perdana menteri di Indonesia. Untuk pertama kalinya posisi ini dijabat oleh ketua BP-KNIP,Sutan Syahrir,Sutan Syahrir mempunyai wewenang untuk membentuk cabinet sebagai pembantu pelaksana tugas tugas pemerintahan yang diemba oleh presiden. Namun kepemimpinan Syahrir tidak berlangsung lama. Ia digantikan oleh Amir Syarifuddin dan Moh.Hatta.
Masa Pemerintahan Kabinet Syahrir
Selain mempermasalahkan peningkatan kesejahteraan rajyat,program kerja Kabinet Syahrir juga memprioritaskan penanganan konflik dengan Belanda.Pada saat itu,status Indonesia beralih dari wewenang Jepang,menjadi wewenang Sekutu.
Kabinet Syahrir yan berkuasa selama 3 kali,yaitu masa Kabinet Syahrir I,Kabinet Syahrir II,Kabinet Syahrir III.Pada massa kekuasaan yang pertama , Syahrir mendapat tantangan kuat dari oranisasi persatuan perjuangan(PP). Organisasi itu menentang Kabinet Syahrir seiring dengan munculnya pidato dari ratu Belanda pada 7 desember 1942 yang terkait dengan perundingan antara Indonesia-Belanda.Ratu Belanda berpidato dan mengumumkan hal hal berikut :
1. indonesia menjadi Negara federasi dan bergabung dalam Negara persemakmuran di dalam lingkungan kerajaan Belanda.
2. Masalah dalam negeri Indonesia akan diurus secara mandiri oleh Indonesia,tetapi masalah luar negeri tetap diurus oleh Belanda.
3. Sebelum system persemakmuran ini dibentuk akan dibentuk dahulu sebuah pemerintahan peralihan yang menjabat selama 10 tahun.
4. Indonesia akan dimasukkan ke dalam keanggotaan PBB.
Pernyataan Indonesia dari Ratu Belanda itu merupakan jawaban dari Maklumat Politik Pemerintah pada 1 November 1945.Maklumat Politik itu berisi pernyataan bahwa pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan juga dari pihak selain itu, maklumat itu juga menuntut pengebalian seluruh hak Indonesia. Ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Sjahrir, sehingga Sjahrir pun mengundurkan diri. Namun, Presiden Soekarno menunjukan Stutan Sjahrir untuk kembali menduduki perdana menteri dan memimpin Kabinet Sjahrir II.
Pada masa cabinet Syahrir II yang dibentuk pada 2 Oktober 1946, strategi diplomasi diwujudkan melalui pelaksanaan Perundingan Linggajati pada 10 November 1946.
Masa Pemerintahan Kabinet Amir Syahrifuddin
Kabinet Amir Syahrifuddin merupakan penerus dari pemerintahan kabinet Sjahrir. Strategi diplomasi yang paling menonjol pada masa kabinet Amir Syahrifuddin adalah dilaksanakannya perundingan Renville pada 17 Januari 1948.
Dalam rapat Dewan Partai pada 18 januari 1948, PNI memutuskan untuk menolak hasil dari Perundingan Renville karena hasil persetujuan tersebut tidak memberikan posisi jaminan yang tegas terhadap posisi Republik Indonesia.
Masa Pemerintahan Kabinet Hatta
Wakil Presiden Moh. Hatta ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet baru, menggantikan Kabinet Amir Syarifuddin. Bentuk kabinet yang disusun oleh Hatta adalah kabinet koalisi yang menyertakan seluruh kelompok politik yang ada di Indonesia pada waktu itu. KAbinet ini didukung sepenuhnya oleh partai Masyumi, PNI, Partai Katolik, dan Parkindo. Kelompok sayap kiri diwakili oleh Soepeno yang menjabat sebagai Menteri Pembangnuan dan Pemuda. Walaupun demikian, masih terdapat kelompok yang bersebrangan dengan kabinet Hatta. Kelompok tersebut adalah PKI, yang pada akhirnya melakukan pemberontakan di Madiun pada bulan September 1948.
Konferensi Roem-Royen pada 7 Mei 1949 merupakan hasil dari strategi diplomasi Moh.Roem di dunia internasional. Strategi diplomasi tersebut berujung pada pelaksanaan Konferensi Meja Bundar yang menjadi momentum penyerahan kedaulatan wilayah Indonesia dari Belanda ke Indonesia. Meskipun bentuk kedaulatan Indonesia Serikan, Kabinet Hatta, melalui perjuangan diplomasi Moh. Roem dan anggota delegasi lainnya, telah berhasil mencapai kemenangan diplomasi di dunia Internasional.
Hasil konferensi Roem-Royen ini juga di setujui sepenuhnya oleh dua partai politik besari di Indonesia pada masa itu, yaitu Masyumi dan PNI. Masyumi menyetujui hasil dari Roem-Royen karena sikap yang diambil oleh pemerintahan RI didasari oleh refleksi posisi RI di dunia internasional serta keadaan di dalam negeri sendiri.
Sementara itu, dukungan PNI terhadap hasil keputusan perundingan Roem-Royen disampaikan oleh Ketua Umum PNI, Mr.Sujono Hadinoto. Beliau menyatakan bahwa hasil perundingan Roem-Royenmerupakan sebuah langkah kea rah tercapainya penyelesaian dari segala permasalahan Indoneisa. Pada langkah tersebut, terlihat bahwa strategi perjuangan diplomasi Kabinet Hatta mendapatkan dukungan yang cukup kuat.
Akhirnya, strategi diplomasi Kabinet Hatta mencapai puncaknya pada 4 Agustus 1949 dengan diangkatnya delegasi Republik Indonesia untuk berangkat ke Den Haag dalam rangka menggelar Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini berlangsung pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949.
Sepulang dari Den Haag,hasil KMB dirapatkan oleh KNIP untuk diratifikasi. Pada rapat tersebut, terdapat berbagai perbedaan pendapat dalam menyikapi hasil KMB. Pada 27 Desember 1949 dilakukan upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia. Momentum itu merupakan pengakuan Belanda atas kedaulatan seluruh wilayah Indoensia bekas jajahan Hindia Belanda, kecuali Irian Barat. Meskipun kedaulatan Indonesia diserahkan dari pemerintaha kerajaan Belanda ke Indonesia, sesungguhnya, Indonesia telah meneguhkan kemerdekannya sejak 17 Agustus 1945. Strategi diplomasi yang diterapkan oleh Kabinet Hatta telah berhasil menempatkan Indonesia dalam kondisi perdamaian tanpa ada gangguan dari pihak Belanda. Meskipun tidak semua kelompok politik setuju pada hasil KMB, strategi Kabinet Hatta telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulatan di dalam konstelasi dunia internasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar